Maklumat

maklumat1

index survey 2

GEDUNG POSBAKUM 2

Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B bekerja sama dengan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengacara Syariah Indonesia sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor W2-A10/168/HK.05/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, telah menyediakan  Pos Bantuan Hukum untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mengetahui proses berperkara dan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B dapat datang ke Kantor Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B yang beralamat di Jl. Mahoni No.03 Komplek Perkantoran Pemkab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara 20514.

Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain:

Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.

Jenis Jasa Hukum

[1] Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.

[2] Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.

[3] Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :

  • Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari /Gampong;
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tuni (BLT);
  • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Dasar Aturan Tentang Pos Bantuan Hukum

Adapun yang menjadi dasar aturan tentang Pos Bantuan Hukum adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Jumlah kunjungan

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
396
986
6036
318855

5.78%
34.57%
7.23%
0.32%
0.10%
52.01%

Alamat IP Anda: 3.236.253.192

Jam Kerja & Pelayanan

NORMAL
Jam Kerja & Pelayanan
 Senin s/d Kamis   Jum'at
 08.00 - 16.30  08.00 - 17.00
Jam Istirahat
 Senin s/d Kamis   Jum'at
12.00 - 13.00 12.00 - 13.30
RAMADHAN
Jam Kerja & Pelayanan
 Senin s/d Kamis   Jum'at
08.00 - 15.00  08.00 - 15.30
Jam Istirahat
 Senin s/d Kamis   Jum'at
12.00 - 13.00 11.30 - 12.30

SABTU, MINGGU

&

LIBUR NASIONAL

 TUTUP

  • dukacita-ihsan.jpg
  • dukacita-jauhari.jpg
  • nuzul.jpg
  • kasim.jpg
  • dian-ketua.jpg
  • hasbin.jpg
  • Viviyani-Purba.jpg
  • Sri-Handayani.jpg
  • Nuraini.jpg
  • jasmin.jpg
  • banner-dela.jpg
  • banner-suhaemi.jpg
  • emidayati.jpg