Lubuk Pakam (20 Oktober 2025). Rizka Ardiana Lubis, S.E., M.A. (Klerek - Pengolah Data dan Informasi) mengikuti kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Kegiatan ini merupakan Program Kerja Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025 bagi 1269 (seribu dua ratus enam puluh sembilan) Pegawai. Profile Assessment dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 21 Oktober 2025 yang dilakukan secara daring (online) pada Satuan Kerja masing-masing.

Penilaian potensi ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung RI untuk mengukur dan memetakan kompetensi serta potensi pengembangan karier para aparatur sipil negara di lingkungan peradilan. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap pegawai dapat memahami kapasitas dirinya dan memiliki arah pengembangan karier yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Pelaksanaan penilaian dilakukan secara daring dengan pengawasan ketat dari panitia pusat, guna memastikan objektivitas dan integritas hasil penilaian. Pegawai PA Lubuk Pakam mengikuti kegiatan ini dari ruang kerja masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk terus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan peradilan yang agung melalui aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkompeten.

Lubuk Pakam (17 Oktober 2025). Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil resmi menutup kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Perdata bagi Hakim Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Pelatihan ini diikuti oleh para hakim dari berbagai satuan kerja, termasuk Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H., dan Wakil Ketua, Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H. Kegiatan pelatihan telah berlangsung sejak Rabu, 8 Oktober 2025, hingga Jumat, 17 Oktober 2025, dengan rangkaian agenda yang dirancang untuk memperdalam pemahaman para hakim terhadap teknis pelaksanaan eksekusi perdata di lingkungan peradilan agama.

Acara penutupan diawali dengan sambutan dari Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas semangat dan komitmen mereka dalam mengikuti pelatihan ini. Beliau menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknis hakim dalam menghadapi dinamika pelaksanaan eksekusi perdata yang semakin kompleks, sekaligus mendorong penerapan nilai-nilai profesionalitas dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas yudisial.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para hakim peserta, termasuk jajaran pimpinan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh guna mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan di lingkungan peradilan agama.

Lubuk Pakam (17 Oktober 2025). Pengadilan Agama (PA) Lubuk Pakam turut mencatatkan diri dalam tonggak sejarah digitalisasi pengelolaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung (MA) RI. Pada Jumat, 17 Oktober 2025, Sekretaris PA Lubuk Pakam mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi inovatif bernama BATARA.

BATARA, singkatan dari Budgeting and Planning Application for Transparency, Accuracy, and Resource Alignment, merupakan inovasi besar dari Badan Urusan Administrasi (BUA) MA. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan pelaksanaan anggaran, menggantikan proses manual dengan sistem digital terpadu.

Kegiatan yang melibatkan seluruh satuan kerja di empat lingkungan peradilan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA, H. Sahwan, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya data sumber daya manusia, aset, dan keuangan sebagai landasan utama dalam proses perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan efisien.

Puncak kegiatan berlangsung pukul 14.00 WIB, ketika Kepala BUA MA bersama jajaran kepala biro secara resmi meluncurkan aplikasi BATARA. Aplikasi yang digagas oleh H. Sahwan, S.H., M.H. ini akan menjadi panduan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran mulai tahun 2026.

Keunggulan BATARA terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai sistem yang sudah ada, seperti e-Iplans, e-Sadewa, e-Bima, Sikep Mahkamah Agung, hingga aplikasi milik Kementerian Keuangan. Melalui inovasi ini, Mahkamah Agung menegaskan langkahnya menuju tata kelola peradilan yang modern, transparan, dan berbasis data tunggal.

Lubuk Pakam (17 Oktober 2025). Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengikuti Seminar Nasional YSEALI yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI secara daring melalui Zoom Meeting.

Seminar ini mengangkat tema “Sexual Harassment at Workplace 101 & How American Courts Handle Harassment and Bullying in the Workplace”.

Kegiatan diikuti langsung oleh para Hakim dan Tenaga Teknis PA Lubuk Pakam.

Pencegahan dan penanganan pelecehan di tempat kerja harus dimulai dari kesadaran, edukasi, dan sistem yang tegas demi menjaga martabat dan kenyamanan seluruh aparatur. Melalui seminar ini, PA Lubuk Pakam memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, profesional, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan, sejalan dengan nilai-nilai Mahkamah Agung dan prinsip Zona Integritas.

Lubuk Pakam (16 Oktober 2025). Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengikuti Sosialisasi Fitur Standarisasi dan Evaluasi Pengadaan Menu Pengadaan Barang pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Acara ini diselenggarakan oleh BUA Mahkamah Agung secara daring melalui zoom meeting dan diikuti oleh PPK dan Operator E-Sadewa di Ruang Media Center. Acara tersebut dilaksanakan menindaklanjuti indikator kinerja kegiatan terkait hasil inventarisasi bangunan gedung dan evaluasi pengadaan terhadap pelaksanaan kontrak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.